Pada awal Februari 2025, masyarakat Indonesia dihebohkan oleh kebijakan baru yang melarang pengecer menjual gas elpiji 3 kg. Salah satu tokoh publik yang merespons situasi ini adalah Krisdayanti, seorang artis pop dan politisi ternama. Melalui unggahan di media sosialnya, KD mendukung protes warga yang mengungkapkan ketidakpuasan mereka kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Warga tersebut menyuarakan aspirasi tentang dampak negatif kebijakan tersebut terhadap kehidupan sehari-hari mereka.
Di kota Tangerang, Banten, pada pertengahan bulan Februari 2025, seorang warga menemui Menteri ESDM saat sedang mengantre gas elpiji 3 kg. Warga tersebut meminta Bahlil untuk bertindak tegas terhadap oknum yang menimbun gas tanpa mengorbankan rakyat. Krisdayanti, melalui Instagram Story-nya, menunjukkan video interaksi antara warga dan Menteri tersebut. Ia kemudian mengucapkan terima kasih atas usaha warga yang berani menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada pemerintah.
Dalam unggahannya, KD menuliskan pesan dukungan: "Terima kasih bapak yang sudah bersuara sebagai saluran aspirasi untuk rakyat yang membutuhkan. Salam hormat saya." Unggahan ini mencerminkan solidaritas KD terhadap suara rakyat yang sering kali tidak didengar.
Situasi ini mencapai titik balik ketika Presiden Prabowo Subianto akhirnya memberikan instruksi kepada Kementerian ESDM untuk mengizinkan kembali pengecer menjual gas bersubsidi. Keputusan ini diambil setelah adanya kepanikan dan antrian panjang di pangkalan resmi, yang membuat masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan gas elpiji 3 kg.
Berkat respons cepat dari pemerintah, distribusi gas elpiji kini dapat berjalan lebih lancar dan teratur. Ini menjadi bukti bahwa suara rakyat tetap menjadi prioritas dalam pembentukan kebijakan.
Dari perspektif seorang jurnalis, insiden ini menunjukkan pentingnya mendengarkan suara masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan tokoh publik seperti Krisdayanti juga membantu meningkatkan kesadaran dan mendukung upaya advokasi masyarakat. Pengalaman ini mengajarkan kita bahwa dialog antara pemerintah dan rakyat sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.