Penggunaan serangga sebagai bahan makanan dalam program kesehatan publik memicu berbagai reaksi di kalangan masyarakat. Di Gunungkidul, ide yang diajukan oleh kepala lembaga gizi nasional untuk mengintegrasikan belalang dan ulat sagu ke dalam menu gratis makanan bergizi telah mendapat tanggapan yang beragam. Banyak warga merasa bahwa inisiatif ini tidak sesuai dengan realitas ekonomi lokal.

Ketersediaan dan harga menjadi dua faktor utama yang membuat wacana tersebut dipandang kurang realistis. Beberapa penduduk menyoroti bahwa biaya serangga ini jauh lebih tinggi dibandingkan protein hewani tradisional seperti daging ayam atau sapi. Misalnya, sepiring kecil belalang goreng dapat mencapai harga fantastis, sementara ulat sagu juga memiliki nilai pasar yang tinggi dan hanya tersedia pada musim tertentu. Hal ini membuat implementasi ide tersebut tampak sulit dilakukan, terutama dengan anggaran terbatas yang dialokasikan untuk program makanan gratis.

Perdebatan ini mengingatkan kita akan pentingnya pertimbangan kontekstual dalam merancang kebijakan sosial. Meskipun konsep memanfaatkan sumber daya alam lokal dapat menjadi solusi inovatif, namun perlu adanya penyesuaian dengan kondisi riil masyarakat. Dalam hal ini, pemahaman mendalam tentang aksesibilitas dan penerimaan budaya terhadap jenis makanan baru sangat krusial untuk menciptakan program yang efektif dan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat.