Pada Selasa, 21 Januari 2025, Badan Perfilman Indonesia (BPI) dan Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "FGD Anti-Piracy BPI x Ekraf" di Jakarta. Acara ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Diskusi tersebut menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan untuk melindungi industri perfilman nasional dari dampak negatif pembajakan. Hermawan Sutanto, Ketua Umum AVISI, menyebutkan bahwa sekitar 70% masyarakat masih memilih untuk menonton film secara ilegal meskipun mereka sadar akan kerugian yang ditimbulkan. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menekankan perlunya perlindungan kekayaan intelektual sebagai pilar utama dalam perkembangan subsektor perfilman.

Dalam diskusi tersebut, berbagai aspek penting dibahas untuk mengatasi masalah pembajakan film. Hermawan Sutanto, selaku Ketua Umum AVISI, menjelaskan bahwa perilaku konsumen dalam memilih konten ilegal tetap tinggi, meski banyak yang menyadari dampak buruknya. Menurutnya, pendidikan dan kesadaran publik menjadi kunci untuk mengubah pola pikir masyarakat. Gunawan Paggaru, Ketua BPI, juga menegaskan bahwa kerjasama erat antara semua pihak sangat diperlukan. Beliau menambahkan bahwa upaya ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau industri, tetapi juga platform global yang harus ikut membantu dengan memblokir akses ke konten bajakan.

Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI, menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah dan pelaku industri dalam memerangi pembajakan film. Beliau menekankan bahwa langkah-langkah nyata perlu diambil, seperti koordinasi dengan aparat penegak hukum dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Komdigi). Agustini Rahayu, Deputi Bidang Kreativitas dan Media, menambahkan bahwa film merupakan salah satu sub-sektor krusial dalam industri kreatif. Visi besar Ekraf sebagai 'The New Engine of Growth' dapat terwujud jika ada fokus pada pengembangan riset, pendidikan, dan fasilitas kekayaan intelektual.

BPI dan AVISI setuju bahwa FGD ini merupakan langkah strategis dalam mendukung industri streaming dan perfilman Indonesia. Dengan tujuan menciptakan pemahaman lebih mendalam tentang pentingnya hak cipta dan mengatasi penyebaran konten ilegal, diharapkan dapat terbentuk ekosistem yang aman dan berkualitas. Hal ini akan mendukung pertumbuhan industri kreatif dan ekonomi digital di Indonesia, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa. Langkah-langkah konkret yang dihasilkan dari forum ini akan menjadi dasar bagi tindakan lebih lanjut dalam melawan pembajakan.