Dalam persiapan pemenuhan kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui utang pemerintah pada tahun 2025, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) mengidentifikasi berbagai tantangan global yang memerlukan perhatian serius. Salah satu faktor utama adalah dinamika geopolitik dan kebijakan ekonomi negara maju, termasuk Amerika Serikat, yang dapat berdampak signifikan pada pasar keuangan global. Langkah-langkah mitigasi risiko diperlukan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dan pasar Surat Berharga Negara (SBN), sehingga pemenuhan kebutuhan pembiayaan APBN tetap terjaga dengan baik.
Pada bulan Januari 2025, di tengah suasana politik dan ekonomi dunia yang semakin kompleks, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan & Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Suminto, menyoroti beberapa isu krusial. Dalam diskusi bertajuk "Power Lunch" di CNBC Indonesia, beliau menjelaskan bahwa dinamika geopolitik dan kebijakan ekonomi negara maju menjadi fokus utama. Misalnya, kebijakan Presiden AS Donald Trump, seperti rencana penerapan tarif impor, pemotongan pajak, dan peningkatan belanja, serta penguatan nilai Dollar AS dan inflasi yang tinggi, dapat berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap pasar emerging market, termasuk Indonesia.
Suminto juga menekankan pentingnya mitigasi risiko guna menjaga stabilitas sektor keuangan dan pasar SBN. Langkah-langkah ini mencakup pengawasan ketat terhadap fluktuasi mata uang, kontrol inflasi, dan manajemen yield Treasury USD. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan pembiayaan APBN 2025 tetap stabil dan efektif, meskipun menghadapi gejolak global.
Dengan pendekatan proaktif dan strategis, DJPPR berharap dapat mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin timbul dari dinamika global. Melalui kolaborasi antar lembaga dan penggunaan teknologi terkini, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat sistem keuangan nasional dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di kancah internasional.
Dari perspektif seorang jurnalis, informasi ini sangat penting bagi publik untuk memahami langkah-langkah pemerintah dalam mengelola risiko global. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan komunikasi yang efektif dalam merespons tantangan ekonomi dunia. Selain itu, upaya mitigasi risiko yang dilakukan oleh DJPPR bukan hanya sekadar tindakan preventif, tetapi juga merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun ketahanan ekonomi nasional yang lebih kuat.