Penduduk Greenland secara tegas menolak usulan Presiden AS Donald Trump untuk mengambil alih wilayah mereka. Sebuah survei baru mengungkapkan bahwa 85% penduduk setempat menentang ide tersebut, meskipun Trump berulang kali mencoba mendapatkan dukungan. Survei ini dilakukan oleh Verian untuk media Denmark dan Greenland antara Januari 2025. Meskipun secara geografis berada di Amerika Utara, Greenland telah menjadi bagian dari Kerajaan Denmark sejak lama, dengan status otonomi sejak 1979. Perdana Menteri Greenland, Mute Egede, menegaskan bahwa pulau tersebut tidak untuk dijual dan masa depannya harus ditentukan oleh penduduknya sendiri.

Survei Menunjukkan Penolakan Mayoritas Penduduk Greenland

Survei baru yang dilakukan oleh Verian menunjukkan penolakan kuat dari masyarakat Greenland terhadap rencana pengambilalihan oleh Amerika Serikat. Hasil survei menemukan bahwa hampir keseluruhan penduduk setempat tidak mendukung ide tersebut. Hal ini menandakan bahwa warga merasa lebih baik tetap berada dalam naungan Kerajaan Denmark daripada bergabung dengan AS. Survei ini melibatkan responden dari berbagai kalangan masyarakat Greenland, memberikan gambaran yang akurat tentang pandangan umum.

Survei ini dilakukan pada awal tahun 2025 oleh Verian untuk surat kabar Denmark Berlingske dan media Greenland Sermitsiaq. Hasilnya menunjukkan bahwa 85% penduduk menolak gagasan pengambilalihan oleh AS. Mayoritas penduduk percaya bahwa masa depan mereka harus ditentukan oleh diri mereka sendiri, bukan oleh kebijakan luar negeri negara lain. Perdana Menteri Greenland, Mute Egede, juga menyatakan bahwa pulau tersebut tidak untuk dijual dan menekankan pentingnya kedaulatan lokal.

Kompleksitas Hubungan Antar-Negara di Greenland

Situasi politik Greenland menjadi semakin rumit dengan adanya minat dari berbagai pihak, termasuk Uni Eropa dan Amerika Serikat. Meskipun Denmark memiliki kontrol militer yang terbatas di pulau tersebut, negara ini berencana untuk meningkatkan kehadiran militernya di Kutub Utara. Di sisi lain, Uni Eropa telah berkontribusi dana untuk pendidikan di Greenland namun belum berkomitmen untuk investasi besar-besaran dalam keamanan atau eksploitasi sumber daya alam.

Kompleksitas hubungan antar-negara di Greenland semakin terlihat jelas dengan adanya minat dari berbagai pihak. Militer AS telah memiliki kehadiran permanen di Pangkalan Luar Angkasa Pituffik sejak Perang Dingin, lokasi yang strategis bagi sistem rudal balistik AS. Sementara itu, Uni Eropa tampaknya ingin membantu melestarikan wilayah tersebut dengan alasan keamanan dan perubahan iklim, dan telah menyediakan dana sebesar USD236 juta untuk bidang pendidikan. Namun, Eropa belum berkomitmen untuk investasi signifikan dalam keamanan atau eksploitasi sumber daya alam Greenland. Situasi ini menunjukkan bahwa masa depan Greenland akan dipengaruhi oleh dinamika geopolitik yang kompleks.