Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), M Jusrianto, menekankan perlunya perlindungan terhadap industri kretek nasional sebagai bagian penting dari pembangunan ekonomi berlandaskan Pancasila. Industri ini memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, menciptakan lapangan kerja yang signifikan dan menjadi sumber utama penerimaan negara. Namun, industri kretek menghadapi berbagai tantangan seperti kenaikan cukai, persaingan dengan rokok elektrik, serta maraknya rokok ilegal. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang mendukung keberlanjutan industri ini.

Strategi Mendukung Industri Kretek Nasional

Industri kretek dinilai sangat penting bagi perekonomian Indonesia karena mampu memberikan efek pengganda melalui penciptaan lapangan kerja di sektor hulu hingga hilir. Produk kretek juga memiliki daya saing tinggi di pasar domestik dan internasional, berkat bahan bakunya yang mayoritas berasal dari dalam negeri. Industri hasil tembakau (IHT) telah menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara, dengan lebih dari 95% penerimaan cukai berasal dari cukai hasil tembakau (CHT). Oleh karena itu, dukungan pemerintah sangat dibutuhkan untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan industri ini.

Jusrianto menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi oleh industri kretek. Kenaikan tarif cukai yang tidak sebanding dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi telah memberikan beban berat kepada pabrik rokok kecil, menyulitkan mereka untuk bersaing. Selain itu, maraknya rokok ilegal yang tidak membayar cukai telah merugikan industri legal dan mengurangi potensi penerimaan negara. Persaingan dengan rokok elektrik, yang seluruh bahan bakunya diimpor, juga semakin mengancam eksistensi industri kretek. Regulasi ketat yang berlebihan juga menjadi hambatan, dengan sekitar 480 regulasi yang mengatur industri ini, mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah. Banyaknya regulasi ini dinilai membatasi ruang gerak pelaku usaha dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Membangun Kebijakan yang Mendukung Industri Kretek

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Jusrianto mendesak pemerintah untuk menyusun peta jalan industri kretek nasional yang komprehensif. Peta jalan ini harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mengakomodasi kebutuhan sektor hulu hingga hilir. Dengan kebijakan yang jelas, industri kretek dapat terus berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional. Perlunya kepastian hukum dan arah kebijakan yang jelas menjadi prioritas agar industri ini dapat bertahan dan berkembang di tengah tantangan yang semakin kompleks.

Dalam upaya mendukung industri kretek, pemerintah perlu mempertimbangkan beberapa langkah strategis. Pertama, merumuskan kebijakan fiskal yang seimbang, termasuk penyesuaian tarif cukai yang proporsional dengan kondisi ekonomi. Kedua, mengendalikan peredaran rokok ilegal melalui penegakan hukum yang ketat dan kolaborasi antara instansi terkait. Ketiga, membatasi masuknya produk rokok elektrik yang berpotensi merusak industri lokal. Keempat, melakukan deregulasi atau penyederhanaan regulasi yang berlebihan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Langkah-langkah ini akan memperkuat posisi industri kretek dan memastikan kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia tetap optimal.