Di ibu kota, asosiasi industri petrokimia dan plastik Indonesia menyambut dengan antusiasme perpanjangan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Program ini, yang sebelumnya berakhir pada Desember 2024, telah diperpanjang untuk mendukung tujuh sektor industri penting. Wakil Ketua Umum Inaplas, Edi Rivai, menegaskan bahwa perpanjangan ini akan membawa berbagai manfaat signifikan bagi industri nasional, termasuk peningkatan daya saing, dukungan investasi, pertumbuhan industri, dan pemeliharaan lapangan kerja. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong ekonomi nasional melalui efisiensi operasional dan stabilitas harga gas.

Kebijakan HGBT senilai USD6 per MMBTU telah memberikan dampak positif yang luar biasa bagi industri petrokimia dan plastik. Menurut Edi Rivai, harga gas yang kompetitif memungkinkan industri untuk beroperasi lebih efisien dan bersaing dengan produk impor. Dengan biaya produksi yang terkontrol, industri ini dapat tumbuh dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Selain itu, stabilitas harga gas menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investor, mendorong mereka untuk terus berinvestasi di Indonesia, baik dalam bentuk ekspansi kapasitas maupun pengembangan teknologi baru.

Perpanjangan kebijakan ini juga berdampak pada pertumbuhan sektor industri manufaktur, salah satu pilar utama perekonomian negara. Edi menjelaskan bahwa dengan biaya produksi yang lebih rendah, industri dapat berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, industri yang lebih kompetitif dan bertumbuh juga membantu menciptakan dan mempertahankan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, memastikan keberlanjutan ekonomi jangka panjang.

Edi Rivai menekankan pentingnya kepastian pasokan gas dengan kualitas dan harga yang sesuai untuk memaksimalkan manfaat dari kebijakan HGBT. Dia berharap pemasok gas seperti PGN dan lainnya dapat mematuhi komitmen mereka terkait pasokan, kuota, dan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kepastian ini akan semakin memperkuat dampak positif kebijakan tersebut, memastikan industri dapat beroperasi secara optimal dan berkontribusi pada perekonomian nasional.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah memastikan bahwa kebijakan HGBT akan diterapkan kembali pada tahun 2025. Data dari periode 2020-2023 menunjukkan dampak positif sebesar Rp247,26 triliun, termasuk peningkatan ekspor, penerimaan pajak, dan penurunan subsidi pupuk. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan nilai tambah bagi industri tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan dukungan kebijakan ini, industri petrokimia dan plastik Indonesia siap menghadapi tantangan global sambil terus berkontribusi pada kemajuan ekonomi nasional.