JAKARTA – Ribuan anggota Ormas Garuda Sakti Bersatu (GARDA SATU) menggelar aksi solidaritas di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Mereka mengecam keras insiden penembakan terhadap lima pekerja migran Indonesia (PMI) oleh Otoritas Maritim Malaysia, yang terjadi di Perairan Tanjung Rhu pada akhir Januari 2025. Aksi ini juga meminta pemerintah Malaysia bertanggung jawab dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban.

Keadilan bagi PMI: Tuntutan Cegah Kekerasan Berulang

Pengulangan Tragis: Data Menunjukkan Pola Kekerasan Panjang

Pernyataan tegas dari Sekjen DPP GARDA SATU, Solihin Pure, menyoroti bahwa insiden ini bukanlah yang pertama kali. Berdasarkan catatan Migrant Care, setidaknya 75 warga negara Indonesia telah menjadi korban kekerasan oleh aparat Malaysia dalam rentang waktu 25 tahun terakhir. "Dalam kurun waktu tersebut, kita mencatat banyak kasus serupa yang menimpa PMI. Ini menunjukkan adanya pola kekerasan yang berkelanjutan," ungkap Pure dengan nada tegas.Kejadian tersebut tidak hanya merenggut nyawa para pekerja migran, tetapi juga merusak hubungan bilateral antara kedua negara. GARDA SATU menekankan pentingnya perubahan drastis dalam penanganan isu ini agar tidak berulang di masa mendatang. "Kita harus memastikan bahwa upaya hukum dan diplomasi dilakukan untuk mencegah tragedi serupa," tambah Pure.

Tuntutan Resmi: Perlunya Permintaan Maaf dan Kompensasi

GARDA SATU meminta pemerintah Malaysia untuk segera mengeluarkan permintaan maaf resmi kepada rakyat Indonesia. Selain itu, mereka juga menuntut bantuan duka cita kepada keluarga korban, khususnya Sanggup Basri, salah satu korban penembakan. "Ini adalah langkah minimal yang harus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum," kata Pure.Perwakilan Kedutaan Besar Malaysia, Jumadi, menerima surat sikap dari GARDA SATU dan berjanji menyampaikannya kepada pemerintah Malaysia. Namun, Pure menegaskan bahwa jika tuntutan ini tidak ditanggapi dalam waktu 24 jam, aksi lanjutan akan digelar dengan massa yang lebih besar. "Kami tidak akan tinggal diam. Jika tidak ada respons, kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi," tegasnya.

Desakan Ekonomi: Potensi Penghentian Ekspor Komoditas Strategis

Massa juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghentian ekspor komoditas strategis ke Malaysia, termasuk gas alam. Langkah ini diharapkan dapat memberikan tekanan diplomatik yang signifikan. "Kita berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah-langkah tegas, termasuk penghentian ekspor gas ke Malaysia," ujar salah satu peserta aksi.Langkah ini bukan hanya soal ekonomi, melainkan juga merupakan bentuk solidaritas dengan PMI yang telah lama mengalami perlakuan buruk. "Ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan bahwa Indonesia peduli terhadap hak-hak warganya di luar negeri," tutup Pure.