Restrukturisasi utang merupakan isu penting dalam dunia keuangan. Di Indonesia, khususnya dalam layanan pinjaman online, mekanisme restrukturisasi memiliki perbedaan dengan bank. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan aturan terkait restrukturisasi pinjaman, yaitu sebagai keringanan pembayaran cicilan untuk meringankan beban debitur. Namun, pada layanan fintech peer to peer (P2P) lending, kewenangan pemberian restrukturisasi terletak pada pemberi pinjaman.

Aturan Restrukturisasi Utang Pinjol

Dalam Pasal 13 POJK 19/2022, disebutkan bahwa restrukturisasi utang pinjol dapat dilakukan bila debitur terdampak bencana alam. Permohonan restrukturisasi harus didokumentasikan oleh penyelenggara pinjol, termasuk persetujuan dari pemberi pinjaman. Keputusan akhir mengenai restrukturisasi tetap berada pada pemberi pinjaman sebagai pemilik dana. Artinya, restrukturisasi di layanan pinjol hanya dapat diajukan oleh Borrower kepada pihak Lender. Penyelenggara fintech lending hanya berperan sebagai pemfasilitator tanpa kewenangan langsung untuk menyetujui permohonan.Penyelenggara pinjol tidak dapat memutuskan restrukturisasi utang secara sepihak karena tidak memiliki kuasa atas dana yang dipinjamkan. Namun, penyelenggara dapat memfasilitasi permohonan restrukturisasi yang diajukan oleh debitur. Mereka akan melakukan penilaian dan analisis kelayakan permohonan sebelum diserahkan kepada pemberi pinjaman.

Peran Pemberi dan Penerima Pinjaman

Pada layanan pinjaman online, peran pemberi dan penerima pinjaman memiliki peran yang berbeda. Pemberi pinjaman berperan sebagai pemilik dana yang mempertemukan dengan debitur melalui platform pinjol. Sedangkan debitur merupakan orang yang meminta pinjaman untuk memenuhi kebutuhan keuangan. Dalam proses restrukturisasi, pemberi pinjaman memiliki kewenangan utama dalam menentukan apakah permohonan akan diterima atau tidak.

Fasilitasi Permohonan Restrukturisasi

Penyelenggara fintech lending memainkan peran penting dalam memfasilitasi permohonan restrukturisasi. Mereka akan membantu debitur dalam mengajukan permohonan dan melakukan penilaian dan analisis kelayakan permohonan. Dengan adanya penyelenggara, proses restrukturisasi dapat berjalan lebih teratur dan efisien. Namun, penyelenggara tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan secara sepihak tentang restrukturisasi.

Implikasi bagi UMKM

Restrukturisasi utang juga memiliki implikasi bagi UMKM. Warga Indonesia mungkin akan dapat utang pinjol hingga Rp 10 Miliar. Hal ini dapat memberikan kesempatan bagi UMKM untuk mengatasi beban utang dan melanjutkan bisnis mereka. Namun, perlu diingat bahwa restrukturisasi harus dilakukan dengan bijak dan sesuai dengan aturan yang berlaku.Dalam keseluruhan, restrukturisasi utang pada layanan pinjaman online memiliki mekanisme yang berbeda dengan bank. Peran penyelenggara, pemberi, dan penerima pinjaman harus bekerja sama untuk memastikan proses restrukturisasi berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi semua pihak.