Pernyataan kontroversial dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tentang memasukkan serangga ke dalam menu makan bergizi gratis (MBG) telah menimbulkan reaksi dari anggota Komisi IX DPR, Zainul Munasichin. Zainul menekankan bahwa BGN harus lebih fokus pada realisasi target pembuatan dapur sehat di seluruh negeri dan memastikan pasokan pangan berasal dari pelaku UMKM lokal. Dia juga mengingatkan agar BGN tidak membuat pernyataan yang dapat memicu polemik.
Dalam suasana musim dingin yang masih berembus di Jakarta, sebuah perdebatan hangat terjadi antara pejabat kesehatan dan legislator. Pada Selasa, 28 Januari 2025, anggota Komisi IX DPR, Zainul Munasichin, mengkritik langkah yang diambil oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Dadan mengusulkan untuk memasukkan serangga seperti belalang dan ulat sagu ke dalam daftar menu makan bergizi gratis (MBG). Zainul menyampaikan keprihatinannya melalui panggilan telepon dan menegaskan pentingnya bagi BGN untuk tidak menciptakan kontroversi yang tidak perlu.
Zainul juga meminta BGN untuk fokus pada pencapaian target pembuatan 5.000 dapur sehat di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, mekanisme realisasi target tersebut masih belum jelas. Dia bertanya, "Berapa persen dapur yang sudah beroperasi? Di mana lokasinya? Apa skema yang digunakan untuk dapur-dapur yang sudah berjalan? Siapa yang menyediakan bahan baku ke dapur-dapur tersebut?"
Selain itu, Zainul menekankan pentingnya memastikan pasokan pangan berasal dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Menurutnya, hal ini jauh lebih penting daripada memasukkan serangga ke dalam daftar menu MBG.
Berdasarkan pandangan Zainul, BGN harus lebih berfokus pada aspek-aspek praktis dan mendesak, seperti memastikan pasokan pangan dari sumber-sumber lokal, bukan hanya menciptakan perdebatan publik yang tidak produktif.
Dengan demikian, masukan dari Zainul menyoroti pentingnya keseimbangan antara inovasi dan realisasi program. Meskipun ide-ide baru mungkin menarik, prioritas utama tetap harus diberikan pada implementasi yang efektif dan manfaat langsung bagi masyarakat.