Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkenalkan superholding BUMN baru di Indonesia bernama Daya Anagata Nusantara (Danantara), beserta dengan besaran dana kelolaannya. Danantara diharapkan akan menjadi kendaraan investasi pemerintah untuk mendongkrak dan memanfaatkan aset-aset BUMN secara lebih optimal.

Menyamai Kesuksesan Temasek, Danantara Siap Menjadi Kekuatan Baru Investasi Pemerintah

Menjadikan Temasek Sebagai Benchmarking Utama

Danantara akan didesain mirip dengan Temasek, sovereign wealth fund milik Singapura yang telah terbukti sukses. Temasek didirikan pada tahun 1974 dengan modal awal hanya SG$ 354 juta, namun kini telah tumbuh menjadi raksasa dengan nilai aset mencapai SG$ 389 miliar. Portofolio investasi Temasek juga sangat beragam, mencakup berbagai sektor strategis seperti transportasi, keuangan, teknologi, konsumen, dan agrikultur.Dengan mengadopsi model Temasek, Danantara diharapkan dapat menjadi kekuatan baru dalam ekosistem investasi pemerintah Indonesia. Presiden Prabowo telah menunjuk Muliaman Hadad, mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk memimpin Badan Pengelolaan Investasi Danantara.

Konsolidasi Aset BUMN untuk Meningkatkan Nilai Investasi

Danantara akan menjadi superholding yang mengkonsolidasikan aset-aset berbagai BUMN. Tujuannya adalah untuk menjadikan aset-aset tersebut sebagai kendaraan investasi pemerintah yang dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Melalui konsolidasi ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan nilai dan leverage dari aset-aset BUMN yang selama ini belum dikelola secara maksimal.Muliaman Hadad menegaskan bahwa seluruh saham-saham yang dimiliki Kementerian BUMN tidak akan dilepas seluruhnya ke Danantara. Proses konsolidasi akan dilakukan secara bertahap, diawali dengan pembentukan lembaga penanaman modal terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan undang-undang yang mengatur Danantara.

Danantara: Berbeda dengan Kementerian BUMN, Serupa dengan INA

Muliaman Hadad menjelaskan bahwa tugas dan wewenang Badan Pengelolaan Investasi Danantara akan berbeda dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang dipimpin oleh Erik Thohir. Danantara akan lebih mirip dengan Otoritas Investasi Indonesia (INA), sovereign wealth fund milik pemerintah Indonesia yang berdiri sejak 2020.Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan berfokus pada pengelolaan investasi, sementara Kementerian BUMN akan bertugas mengembangkan kebijakan pemerintah dan mengawasi badan usaha komersial yang berorientasi pada laba. Danantara sendiri berpotensi untuk bergabung dengan INA dalam jangka panjang, sehingga dapat saling melengkapi dan memperkuat ekosistem investasi nasional.

Danantara: Sumber Dana Investasi Baru yang Tidak Berasal dari APBN

Meskipun Danantara akan menjadi kendaraan investasi pemerintah, Muliaman Hadad menegaskan bahwa dana yang dikelola oleh Danantara tidak akan digunakan untuk membiayai belanja dalam APBN. Sifat dana Danantara adalah non-tunai, sehingga tidak akan menjadi sumber pendanaan untuk belanja pemerintah.Danantara diharapkan dapat menjadi sumber dana investasi baru bagi pemerintah, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai aset-aset BUMN dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan model yang mirip dengan Temasek, Danantara diproyeksikan dapat menjadi kekuatan baru yang mampu mendongkrak kinerja investasi pemerintah di masa depan.