Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga APINDO, Sarman Simanjorang, memberikan tanggapan terkait kebijakan pemerintah dalam menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 22% menjadi 20%. Di satu sisi, pengusaha menyambut baik kebijakan ini, namun di sisi lain, mereka juga mengkhawatirkan pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12%.

Penurunan PPh Badan Disambut Baik, Namun Kenaikan PPN Dikhawatirkan Berdampak Bagi Pengusaha dan Rakyat

Penurunan PPh Badan Memberikan Angin Segar bagi Dunia Usaha

Kebijakan pemerintah dalam menurunkan tarif PPh Badan dari 22% menjadi 20% disambut baik oleh Sarman Simanjorang. Menurutnya, penurunan ini akan memberikan angin segar bagi dunia usaha, khususnya bagi para pengusaha yang selama ini dihadapkan dengan beban pajak yang cukup berat. Dengan adanya penurunan tarif PPh Badan, diharapkan dapat meningkatkan daya saing perusahaan-perusahaan di Indonesia, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.Selain itu, penurunan tarif PPh Badan juga akan memberikan ruang bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi dan investasi yang lebih agresif. Dengan beban pajak yang lebih ringan, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk kegiatan-kegiatan produktif, seperti pengembangan produk, peningkatan kapasitas produksi, atau bahkan melakukan diversifikasi usaha. Hal ini tentunya akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Kenaikan PPN Dikhawatirkan Memberikan Beban Tambahan bagi Pengusaha dan Masyarakat

Di sisi lain, Sarman Simanjorang mengungkapkan kekhawatirannya terkait rencana pemerintah untuk menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 12%. Menurutnya, kenaikan PPN ini akan memberikan beban tambahan bagi para pengusaha, yang pada akhirnya akan berdampak pada harga jual produk atau jasa yang ditawarkan.Kenaikan harga jual ini tentunya akan berimbas pada daya beli masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Pada kondisi ekonomi yang masih belum pulih sepenuhnya akibat pandemi COVID-19, kenaikan harga barang dan jasa akan semakin memberatkan beban masyarakat. Hal ini dapat memicu gejolak sosial dan ekonomi yang tidak diinginkan.Oleh karena itu, Sarman Simanjorang berharap agar pemerintah dapat menunda rencana kenaikan PPN ini. Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan, terutama bagi sektor usaha dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan menunda kenaikan PPN, diharapkan dapat memberikan ruang bagi pengusaha untuk memulihkan kondisi bisnisnya, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk beradaptasi dengan situasi ekonomi yang masih belum stabil.

Perlunya Sinergi antara Pemerintah dan Dunia Usaha dalam Menyusun Kebijakan Perpajakan

Dalam menanggapi kebijakan perpajakan yang diambil oleh pemerintah, Sarman Simanjorang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan dunia usaha. Menurutnya, pemerintah perlu melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk asosiasi pengusaha, dalam proses penyusunan dan pengambilan keputusan terkait kebijakan perpajakan.Dengan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah dan dunia usaha, diharapkan dapat menghasilkan kebijakan perpajakan yang seimbang dan dapat diterima oleh semua pihak. Pemerintah dapat mempertimbangkan masukan dan aspirasi dari pengusaha, sehingga kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.Selain itu, Sarman Simanjorang juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sistem perpajakan. Pengusaha berharap agar pemerintah dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang dibayarkan oleh wajib pajak dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan secara efektif untuk kepentingan masyarakat.Dengan adanya sinergi yang baik antara pemerintah dan dunia usaha, serta pengelolaan sistem perpajakan yang transparan dan akuntabel, diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.