Dalam perkembangan terbaru, kuasa hukum PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam telah memberikan pernyataan resmi mengenai persidangan kasus dugaan korupsi tata kelola komoditas emas. Lima mantan pejabat perusahaan ini sedang menjalani proses hukum atas tuduhan korupsi yang melibatkan 109 ton emas dari tahun 2010 hingga 2022. Kuasa hukum meminta pengadilan untuk menjamin proses hukum yang adil dan transparan, sementara para terdakwa berkomitmen untuk mengikuti semua tahapan dengan hormat. Fernandes Raja Saor, sebagai kuasa hukum, menekankan bahwa tidak ada keuntungan pribadi yang didapatkan dari aktivitas yang dituduhkan.

Fernandes Raja Saor, selaku kuasa hukum Antam, menyatakan bahwa para terdakwa percaya bahwa proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan mencerminkan nilai-nilai keadilan. Dia menegaskan bahwa setiap kontrak yang dibuat telah melewati tahapan dan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan. Aktivitas lebur cap dan pemurnian emas dilakukan dengan transparansi dan sesuai regulasi yang berlaku. Fernandes juga menambahkan bahwa praktik ini telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan dan efisiensi pelayanan kepada pelanggan.

Menurut Fernandes, tuduhan kerugian yang dikemukakan harus dipertimbangkan dalam konteks yang lebih luas. Aktivitas lebur cap dan pemurnian emas telah meningkatkan minat investasi emas di Indonesia dan memberikan dampak positif bagi perusahaan. Para terdakwa berkomitmen untuk menjalankan praktik bisnis yang etis dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Fernandes juga menegaskan bahwa tidak ada indikasi keuntungan pribadi yang diterima oleh para terdakwa.

Persidangan ini menunjukkan pentingnya hukum dan keadilan dalam menyelesaikan kasus korupsi. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta telah menolak nota keberatan yang diajukan oleh lima mantan pejabat Antam. Hal ini menegaskan bahwa proses hukum harus tetap berjalan secara adil dan objektif, tanpa mengabaikan aspek-aspek yang mendukung integritas dan keterbukaan dalam tata kelola perusahaan.