Pasar
Revisi Aturan Devisa Hasil Ekspor: Langkah Strategis Pemerintah Prabowo
2025-01-24
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana untuk merevisi aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) bidang Sumber Daya Alam (SDA). Ini merupakan langkah strategis yang diambil guna memperkuat ekonomi nasional. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa aturan ini sedang dalam tahap penyempurnaan dan akan ditandatangani oleh Prabowo usai lawatan ke luar negeri.
Mengokohkan Ekonomi Nasional melalui Revisi Aturan DHE
Kunjungan Luar Negeri Presiden Prabowo
Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah melakukan kunjungan kenegaraan ke India dan Malaysia. Kunjungan ini bertujuan untuk menghadiri perayaan Hari Republik India sebagai Chief Guest atas undangan Perdana Menteri Narendra Modi. Setelah itu, Prabowo langsung menuju Malaysia untuk pertemuan bilateral dengan Sultan Ibrahim dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim.Kunjungan ini bukan hanya formalitas diplomatik, tetapi juga menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk mempererat hubungan internasional. Selama kunjungan ini, Prabowo berfokus pada peningkatan kerja sama ekonomi dan investasi antara kedua negara. Hal ini penting karena dapat membuka peluang baru bagi eksportir Indonesia di pasar global.Perubahan Kebijakan DHE SDA
Pemerintah merencanakan perubahan signifikan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang DHE. Salah satu poin utamanya adalah mewajibkan eksportir menempatkan seluruh devisa hasil ekspor sumber daya alam (SDA) di Indonesia setidaknya selama satu tahun. Sebelumnya, persyaratan ini hanya mencakup minimal 30% dari DHE SDA dengan jangka waktu tiga bulan.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kebijakan ini akan berlaku mulai 1 Maret 2025. Kebijakan ini khususnya akan berlaku untuk sektor mineral dan batubara, perikanan, serta perkebunan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan cadangan devisa nasional dan mendukung stabilitas ekonomi domestik.Dengan adanya revisi ini, pemerintah berharap dapat memperkuat posisi ekonomi Indonesia di mata dunia. Eksportir yang awalnya mungkin enggan dengan ketentuan ini, dipastikan akan mendapatkan manfaat jangka panjang seperti akses lebih mudah ke pasar modal lokal dan dukungan finansial dari bank-bank Indonesia.Dampak Ekonomi dan Keuangan
Revisi aturan DHE SDA ini memiliki potensi dampak besar terhadap ekonomi dan keuangan Indonesia. Pertama, peningkatan cadangan devisa akan memberikan rasa aman kepada investor asing dan meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di pasar internasional. Kedua, dengan adanya dana yang lebih besar di dalam negeri, bank-bank lokal dapat menawarkan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah, sehingga mendukung pertumbuhan bisnis dan ekonomi mikro.Selain itu, revisi ini juga bertujuan untuk mengurangi dependensi terhadap fluktuasi mata uang asing. Dengan menempatkan semua devisa hasil ekspor di dalam negeri, pemerintah dapat lebih mudah mengontrol arus masuk dan keluar valuta asing, sehingga menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Akhirnya, kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong investasi dalam negeri, baik dari sektor swasta maupun pemerintah, dengan meningkatkan likuiditas pasar modal.Tantangan dan Solusi
Meskipun revisi aturan DHE SDA membawa banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Salah satunya adalah ketidakpastian hukum yang mungkin timbul dari implementasi kebijakan ini. Untuk mengatasinya, pemerintah harus memastikan bahwa proses transisi ke aturan baru berjalan lancar dan tidak menimbulkan gangguan signifikan bagi eksportir.Solusi lainnya adalah dengan memberikan insentif fiskal kepada eksportir yang mematuhi aturan baru. Misalnya, pemberian pengurangan pajak atau fasilitas kredit murah bagi perusahaan yang menyalurkan seluruh devisa hasil ekspornya ke dalam negeri. Dengan demikian, eksportir tidak hanya merasa dirugikan tetapi juga mendapatkan manfaat nyata dari kebijakan ini.Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi intensif kepada para eksportir agar mereka memahami tujuan dan manfaat dari kebijakan ini. Komunikasi yang efektif sangat penting untuk membangun trust dan kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta. Dengan pendekatan yang tepat, revisi aturan DHE SDA dapat menjadi salah satu langkah strategis yang membawa Indonesia ke arah kemajuan ekonomi yang lebih baik.