Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mencapai 100 hari pada 28 Januari 2025. Meski tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahannya cukup tinggi, sejumlah lembaga survei menyoroti kinerja empat menteri yang dinilai kurang memadai. Survei Indikator Politik Indonesia dan Litbang Kompas menunjukkan kepuasan publik mencapai hampir 80%. Namun, ada kekhawatiran mengenai efektivitas beberapa menteri dalam menjalankan tugas mereka.

Kinerja Buruk Empat Menteri dalam 100 Hari Pertama Pemerintahan

Dalam masa 100 hari pertama pemerintahan, empat menteri mendapat penilaian negatif dari berbagai lembaga survei. Di ibukota Jakarta, hasil survei Celios yang dirilis pada 21 Januari 2025 menyoroti performa buruk ini. Salah satu nama yang disebut adalah Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai. Dia mendapatkan nilai -113 poin karena dianggap tidak aktif dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM, seperti konflik proyek strategis nasional di Pulau Rempang dan pagar laut di Tangerang. Anggota Komisi XIII DPR, Siti Aisyah, menyatakan bahwa Pigai perlu lebih proaktif dalam melaksanakan tugasnya.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi juga mendapat sorotan dengan nilai -61 poin. Ia dituduh tidak memiliki inovasi dalam pengelolaan koperasi. Selain itu, dua menteri lainnya juga mendapat penilaian rendah namun belum disebutkan secara spesifik. Situasi ini memunculkan spekulasi tentang kemungkinan reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan.

Dari perspektif seorang jurnalis, situasi ini mengingatkan kita akan pentingnya pemilihan menteri yang tepat dan kompeten. Evaluasi kinerja menteri bukan hanya soal angka, tetapi juga dampak nyata bagi masyarakat. Reshuffle kabinet dapat menjadi solusi jika tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.