Pada tahun lalu, sektor perbankan Indonesia mencatat peningkatan signifikan dalam jumlah bank perekonomian rakyat (BPR) yang ditutup. Menurut Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), total penutupan mencapai 20 unit, melampaui rata-rata tahunan sebelumnya yang berkisar antara 6 hingga 7 BPR. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menekankan bahwa fenomena ini justru menunjukkan efektivitas sistem pengawasan dan keamanan bagi masyarakat. Artikel ini mendalami alasan di balik peningkatan tersebut serta langkah-langkah yang telah diambil untuk memastikan stabilitas sektor perbankan.

Tingginya angka penutupan BPR pada tahun lalu bukanlah indikasi keresahan atau goncangan ekonomi, melainkan sebaliknya, menjadi tanda bahwa sistem pengawasan dan regulasi di Indonesia semakin berfungsi dengan baik. Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa proses penutupan ini dilakukan secara transparan dan cepat, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat. Ia menambahkan bahwa hal ini memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada masyarakat untuk menyimpan uang mereka di lembaga keuangan yang berada di bawah pengawasan ketat.

Dalam konteks ini, Direktur Eksekutif Hukum LPS, Ary Zulfikar, mengungkapkan beberapa celah yang sering dimanfaatkan oleh pelaku fraud di BPR. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pengawasan berjenjang yang efektif. Ini memungkinkan pihak-pihak tak bertanggung jawab, termasuk pegawai, direksi, dan bahkan pemegang saham, untuk melakukan praktik-praktik tidak etis seperti kredit fiktif, kickback ilegal, dan penggunaan dana simpanan tanpa izin. Untuk mengatasi masalah ini, Ary menekankan pentingnya penerapan teknologi informasi (IT) yang dapat membantu mengidentifikasi dan menolak permintaan kredit palsu secara otomatis.

Modus operandi fraud di BPR juga melibatkan kerjasama antara calon debitur dan pihak bank yang memiliki kewenangan memberikan kredit. Calon debitur bisa dengan mudah mendapatkan kredit tanpa melalui proses penilaian yang tepat, lalu memberikan kompensasi ilegal kepada pejabat bank. Selain itu, ada juga kasus kredit "topengan" di mana pemegang saham menggunakan identitas palsu untuk mengajukan kredit fiktif. Situasi ini semakin rumit dengan adanya modus pengambilan dana simpanan tanpa sepengetahuan pemilik, yang biasanya terjadi karena proses manual yang tidak terawasi.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan pengawasan dan tata kelola BPR. Implementasi teknologi IT menjadi salah satu solusi penting untuk memastikan transparansi dan efisiensi dalam operasional bank. Langkah-langkah ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Meskipun penutupan BPR mencapai rekor tertinggi, hal ini justru menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan regulasi di Indonesia semakin kuat dan responsif terhadap tantangan yang ada.