Presiden telah berlangkah penting dengan membentuk Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Ini merupakan upaya untuk memiliki model pengelola investasi yang serupa dengan di negara lain. Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Budi Mulya mengungkapkan alasan tersebut. Mereka menginginkan Indonesia memiliki institusi seperti Temasek di Singapura atau Khazanah di Malaysia.

Keinginan dan Mimpi Presiden

"Ini adalah mimpi dan keinginan mendalam dari presiden Prabowo Subianto. Dia berharap memiliki satu institusi yang berkuasa dan berperan penting dalam mengelola perusahaan milik negara. Saat ini, Keputusan Presiden sebagai landasan hukum untuk Danantara belum diterbitkan, tetapi一旦 diluncurkan, diharapkan dapat membantu mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.", ujar salah satu anggota.

Peran Danantara di Bappenas

Danantara akan menjadi mitra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Ia akan berperan selayaknya Kementerian BUMN. "Juga akan melakukan fungsi layaknya fungsi BUMN. Meskipun Kementerian BUMN menaungi lebih dari 40 perusahaan pelat merah dengan portofolio yang beragam, seperti sektor riil dan keuangan, Danantara tetap akan melanjutkan pengajuan sebagai badan usaha demi kepentingan produktivitas di berbagai bidang ekonomi.", ujar Budi.

Dana dan Aset yang Dikelola

Pada tahap awal, dana kelolaan atau aset yang dikelola (AUM) Danantara akan mencapai US$ 10,8 miliar atau setara Rp 170,62 triliun. Ini berasal dari Indonesia Investment Authority (INA). Langkah selanjutnya, 7 BUMN akan dikonsolidasikan ke dalam Danantara, termasuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan holding BUMN pertambangan MIND ID. Jika konsolidasi berjalan mulus, Danantara diproyeksikan mengelola AUM sebesar US$ 600 miliar atau sekitar Rp 9.479 triliun. Rinciannya, aset Bank Mandiri Rp 2,174 triliun, BRI Rp 1,965 triliun, PLN Rp 1,671 triliun, Pertamina Rp 1,412 triliun, BNI Rp 1,087 triliun, Telkom Indonesia Rp 318 triliun, MIND ID Rp 259 triliun, dan aset INA Rp 163 triliun.