Hekal juga menambahkan bahwa BI harus terus menjalankan tupoksinya sebagai bank sentral, melakukan intervensi bila dibutuhkan, demi menjaga stabilitas ekonomi makro. Oleh karena itu, penggeledahan KPK di Kantor BI jangan dikait-kaitkan dengan kondisi ekonomi nasional maupun global. Kasus yang sedang diusut adalah penyelewengan dana CSR yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kondisi perekonomian global.
Sehubungan dengan itu, sebelum ini, Gubernur BI Perry Warjiyo mengakui bahwa penggeledahan kantor BI menjadi sentimen negatif bagi rupiah. Namun, dia memastikan BI akan terus merespons sentimen negatif itu dengan berbagai langkah stabilisasi rupiah, termasuk langkah-langkah intervensi melalui operasi moneter dengan pembelian SBN di pasar sekunder hingga melalui instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI.
BI harus memiliki pemahaman yang lebih luas tentang dampak geopolitik terhadap nilai kurs. Mereka harus dapat memantau dan mengelola sentimen ekonomi dengan lebih cermat untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Dengan demikian, BI dapat mengurangi dampak negatif dari faktor-faktor eksternal seperti pelemahan rupiah.
Selain itu, BI harus juga terus meningkatkan komunikasi dengan publik untuk menjelaskan langkah-langkah yang diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi. Hal ini dapat membantu masyarakat memahami situasi dan menghormati proses yang sedang berlangsung.
BI harus berhati-hati dalam mengambil langkah-langkah intervensi. Mereka harus mempertimbangkan dampak yang akan dihasilkan dari setiap langkah yang diambil. Jika BI terlalu agresif dalam intervensi, maka dapat mengakibatkan masalah lain seperti peningkatan risiko kredit. Oleh karena itu, BI harus mencari keseimbangan yang tepat dalam menangani pelemahan rupiah.
Selain itu, pemerintah juga harus mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan meningkatkan daya saing Indonesia. Dengan meningkatkan produktivitas, Indonesia dapat lebih tahan terhadap dampak pelemahan rupiah dan dapat terus berkembang.