Jakarta, CNBC Indonesia - Pada akhir pekan Jumat (22/11/2024), nilai tukar mata uang garuda, rupiah, menunjukkan perubahan yang menarik. Setelah pengumuman jumlah uang beredar Indonesia periode Oktober 2024 yang lebih rendah dari bulan lalu, rupiah melonjak hingga 0,31% dan berada di level Rp15.870/US$. Namun, dalam sepekan ini, rupiah masih mengalami pelemahan 0,13% dari penutupan minggu sebelumnya.

Perkembangan Indeks Dolar AS (DXY)

Saat itu, Indeks Dolar AS (DXY) ikut menguat tipis hingga 0,05% dan berada di posisi 107.021. Ini menunjukkan hubungan yang kompleks antara nilai tukar mata uang rupiah dan indeks dolar AS.

Penguatan Rupiah oleh Rilis Jumlah Uang Beredar M2

Rilis jumlah uang beredar M2 Indonesia periode Oktober 2024 oleh Bank Indonesia (BI) menjadi faktor penting yang mendorong peningkatan nilai rupiah. Jumlah uang beredar M2 tumbuh sebesar 6,7% (yoy) dan berada di level Rp9.078,6 triliun, lebih rendah dari bulan sebelumnya. Perkembangan ini didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 7,1% (yoy) dan uang kuasi sebesar 4,2% (yoy). Kinerja M2 pada Oktober 2024 dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit dan tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat (Pempus). Penyaluran kredit tumbuh sebesar 10,4% (yoy), tetap stabil dibandingkan bulan sebelumnya. Namun, tagihan bersih kepada Pempus menunjukkan kontraksi sebesar 0,1% (yoy), setelah sebelumnya mencatatkan pertumbuhan 12,3% (yoy).

Influen dari Laporan Surplus Neraca Pembayaran Indonesia (NPI)

Penguatan rupiah juga dipengaruhi oleh laporan surplus Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal III 2024. NPI mencatatkan surplus sebesar US$5,9 miliar, berbalik dari defisit US$0,6 miliar pada kuartal sebelumnya. Surplus ini didukung oleh peningkatan surplus neraca transaksi modal dan finansial, serta penurunan defisit neraca transaksi berjalan. Akibatnya, posisi cadangan devisa meningkat dari US$140,2 miliar pada akhir Juni 2024 menjadi US$149,9 miliar pada akhir September 2024. Cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, jauh di atas standar kecukupan internasional yang hanya sekitar 3 bulan impor.