Pemerintah Indonesia mengumumkan kebijakan baru yang memerlukan seluruh Devisa Hasil Ekspor (DHE) untuk disimpan di dalam negeri selama satu tahun. Meskipun demikian, dana tersebut dapat digunakan untuk keperluan operasional, termasuk pembayaran pajak dan konversi ke rupiah. Kebijakan ini telah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto dan sedang dipersiapkan melalui Peraturan Pemerintah dengan koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Selain kewajiban, pemerintah juga akan memberikan insentif kepada pelaku usaha, seperti fasilitas cash collateral dari perbankan.

Detail Kebijakan Penyimpanan Devisa Hasil Ekspor

Dalam suasana formal di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Selasa, 21 Januari 2025, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa semua Devisa Hasil Ekspor (DHE) dengan nilai minimal US$ 250.000 harus disimpan di dalam negeri selama setahun. Meski ada kewajiban penyimpanan, dana tersebut masih bisa dimanfaatkan untuk kegiatan operasional, termasuk pembayaran pajak dan konversi ke mata uang rupiah.

Kebijakan ini telah mendapatkan persetujuan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah dan berkoordinasi dengan regulator terkait seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menko Perekonomi Airlangga Hartarto menegaskan bahwa peraturan ini akan segera diterbitkan dalam waktu dekat. Selain itu, pemerintah juga berencana memberikan insentif kepada pelaku usaha, termasuk fasilitas cash collateral dari bank-bank.

Menurut Airlangga, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi nasional dan memastikan likuiditas dana tetap tersedia bagi kebutuhan operasional. Dengan adanya insentif, diharapkan para eksportir tidak merasa terbebani oleh aturan baru ini.

Dari perspektif jurnalis, kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat perekonomian domestik. Langkah ini bukan hanya membantu mengendalikan aliran modal keluar negeri, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Para eksportir diharapkan dapat memanfaatkan insentif yang ditawarkan untuk memaksimalkan efisiensi operasional mereka.