Dalam konteks persaingan likuiditas, Airlangga mengajak semua pihak untuk memahami dampak dari kebijakan suku bunga tinggi yang diterapkan oleh Federal Reserve Amerika Serikat. Situasi ini mendorong arus keluar modal asing dan membuat suku bunga domestik sulit turun. Namun, dia optimistis bahwa biaya pendanaan perbankan dapat lebih terjangkau, terutama dengan inflasi Indonesia yang berada di level rendah.
Subsidi bunga 6% dari pemerintah untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi salah satu solusi efektif. Dengan adanya subsidi ini, kelas menengah dapat tetap mengakses kredit dengan suku bunga yang rendah. Misalnya, KUR dipatok di suku bunga 6%, sementara sisanya disubsidi oleh pemerintah. Ini memungkinkan para debitur untuk naik kelas dan tidak hanya terbatas pada sektor jasa atau perdagangan, melainkan juga sektor manufaktur.
Airlangga menegaskan bahwa pemerintah juga memberikan dukungan bagi sektor produktif dengan subsidi bunga hingga 6%. Ini mencakup kredit investasi hingga Rp10 miliar untuk modal kerja dan investasi mesin. Akibatnya, pengusaha UMKM dapat menikmati suku bunga efektif di bawah 4% atau bahkan 3%. Tujuannya adalah untuk merevitalisasi mesin-mesin produksi agar dapat mencapai efisiensi energi dan meningkatkan daya saing di pasar domestik.
Revitalisasi ini akan fokus pada sektor-sektor strategis seperti furnitur, alas kaki, garmen, dan makanan minuman. Melalui pendekatan ini, pemerintah berharap dapat mendorong inovasi dan produktivitas dalam industri lokal. Sebagai contoh, di sektor furnitur, revitalisasi mesin akan memungkinkan produsen untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan biaya operasional yang lebih rendah. Ini bukan hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membuka peluang ekspor ke pasar internasional.
Berhadapan dengan tantangan likuiditas, peran Bank Sentral dan otoritas moneter sangat penting. Airlangga menyatakan bahwa koordinasi erat antara pemerintah dan Bank Indonesia diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Salah satu langkah konkret adalah memastikan suku bunga domestik tetap kompetitif, sehingga tidak ada aliran modal yang signifikan keluar dari negara.
Untuk mencapai hal ini, pemerintah telah merancang paket kebijakan yang mencakup insentif pajak, relaksasi regulasi, dan fasilitas pembiayaan. Misalnya, insentif pajak untuk sektor manufaktur akan meringankan beban perusahaan dan mendorong investasi. Selain itu, relaksasi regulasi akan mempermudah akses modal bagi UMKM, termasuk proses permohonan kredit yang lebih cepat dan efisien. Fasilitas pembiayaan tambahan juga akan tersedia bagi perusahaan yang berfokus pada teknologi hijau dan inovasi.