Kebijakan baru yang menyangkut asuransi wajib dan dana pensiun menjadi fokus utama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat ini, pihak berwenang sedang mempersiapkan regulasi yang akan mengatur kewajiban pemilik kendaraan bermotor untuk memiliki asuransi tanggung jawab pihak ketiga. Menurut informasi terakhir, implementasi aturan ini direncanakan pada tahun 2025. Proses penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) yang akan menjadi dasar hukum bagi Rancangan Peraturan OJK (RPOK) tentang asuransi wajib tersebut sedang berlangsung. Kementerian Keuangan saat ini bertugas menyusun RPP yang akan mendukung pelaksanaan program asuransi wajib ini.

Pengawas perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun dari OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan bahwa koordinasi dengan pemerintah tetap berjalan dalam rangka membahas PP implementasi program dana pensiun. Harmonisasi program pensiun, yang ditujukan untuk meningkatkan perlindungan hari tua dan kesejahteraan umum, merupakan bagian penting dari upaya ini. Tujuan akhirnya adalah untuk memperkuat sistem pensiun di Indonesia dan meningkatkan rasio penggantian sesuai rekomendasi ILO. Data terkini menunjukkan pertumbuhan aset dana pensiun sukarela mencapai Rp379,36 triliun, meningkat 4,50% dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, penerimaan iuran naik 5,94% yoy menjadi Rp33,2 triliun, dan utang manfaat pensiun tumbuh 12,73% yoy menjadi Rp0,27 triliun.

Upaya penguatan sistem keuangan dan perlindungan sosial melalui harmonisasi program pensiun dan asuransi wajib menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan adanya regulasi yang kuat dan koordinasi antar instansi yang efektif, harapan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan memberikan jaminan keamanan finansial bagi generasi mendatang semakin tinggi. Langkah-langkah ini bukan hanya akan memperkuat struktur ekonomi nasional, tetapi juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan dan perlindungan sosial di Indonesia.