Kantor Berita CNBC Indonesia melaporkan bahwa Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri telah melakukan penyitaan aset besar-besaran dari para tersangka kasus penipuan dan pencucian uang yang dikenal sebagai kasus Net89. Penyitaan ini mencakup properti mewah senilai Rp1,5 triliun, termasuk 11 mobil kelas atas dan uang tunai sebesar Rp52,5 miliar. Kasus ini melibatkan 14 tersangka perorangan dan satu entitas korporasi, dengan beberapa tersangka masih dalam kejar-tembakan. Seluruh barang bukti akan dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada para korban.
Dalam upaya hukum terbaru terkait kasus Net89, petugas kepolisian telah mengamankan berbagai jenis aset dari individu-individu yang diduga terlibat dalam aktivitas ilegal. Salah satu pihak yang berwenang, Brigjen. Pol. Helfi Assegaf, menjelaskan bahwa operasi penyitaan ini mencakup berbagai kendaraan mewah. Kendaraan-kendaraan tersebut berasal dari berbagai merek ternama seperti Porsche, BMW, Tesla, Lexus, Mazda, Renault, Peugeot, dan Honda. Nilai total dari kendaraan-kendaraan ini mencapai angka Rp15 miliar. Operasi ini dilakukan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pada tanggal 22 Januari 2025.
Di samping itu, polisi juga menyita uang tunai dalam bentuk rupiah sejumlah Rp52,5 miliar. Menurut Brigjen. Pol. Helfi, seluruh barang bukti yang disita akan diproses lebih lanjut melalui jalur hukum. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hak-hak korban dapat dipulihkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kasus ini menunjukkan komitmen kuat pihak berwenang dalam menegakkan hukum dan melindungi kepentingan publik.
Kasus ini melibatkan 14 individu yang telah ditetapkan sebagai tersangka serta satu badan usaha. Dari jumlah tersebut, sembilan tersangka telah ditahan, dua lainnya tidak ditahan karena kondisi kesehatan yang serius, dan tiga orang masih buron. Badan usaha yang menjadi tersangka adalah PT SMI. Para tersangka dijerat dengan berbagai pasal undang-undang yang berkaitan dengan penipuan dan pencucian uang. Hal ini mencerminkan kompleksitas dan skala luas dari kasus ini, yang membutuhkan penanganan hukum yang cermat dan teliti.
Berdasarkan informasi yang diberikan, pihak berwenang menegaskan bahwa langkah-langkah hukum yang diambil bertujuan untuk mengembalikan hak-hak korban dan menjamin bahwa pelaku tindakan ilegal mendapatkan hukuman yang setimpal. Proses hukum yang sedang berlangsung diharapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terkena dampak dari kasus ini. Langkah-langkah hukum yang ketat ini menunjukkan tekad kuat pemerintah dalam memerangi tindak pidana ekonomi dan menciptakan lingkungan bisnis yang aman dan adil.