Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana untuk merevisi Peraturan Pemerintah mengenai Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA). Tujuannya adalah untuk memberikan insentif tambahan bagi para eksportir yang menyimpan dolar mereka di dalam negeri. Langkah ini diharapkan dapat membantu memperkuat cadangan devisa Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat.

Kebijakan Baru Pemerintah Akan Memberikan Insentif Lebih Besar Bagi Eksportir

Rencana Revisi Peraturan Pemerintah Terkait DHE SDA

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 per 1 Agustus 2023 untuk menjalankan arahan Presiden Prabowo. Dalam aturan yang berlaku saat ini, para eksportir dengan nilai ekspor pada Pemberitahuan Pabean Ekspor 250 ribu dolar AS atau lebih, wajib menempatkan DHE-nya minimal 30% ke rekening khusus (reksus) dalam negeri yang difasilitasi oleh Bank Indonesia (BI) selama minimal 3 bulan. Bagi eksportir yang mengikuti aturan ini, pemerintah memberikan insentif Pajak Penghasilan (PPh) atas penempatan DHE SDA.Namun, Presiden Prabowo meminta agar kebijakan DHE SDA diubah. Prabowo ingin uang devisa hasil ekspor bisa lebih lama bertahan di dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah tengah menyiapkan revisi peraturan terkait.

Rencana Pemberian Insentif Tambahan Bagi Eksportir

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan insentif tambahan bagi eksportir yang menempatkan dolar mereka di dalam negeri. Meskipun Airlangga belum merinci bentuk insentif tersebut, namun hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menarik lebih banyak devisa hasil ekspor agar tetap berada di dalam negeri.Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga menyatakan bahwa kementerian akan mengkaji rencana revisi peraturan ini. Selama ini, sistem insentif untuk PP DHE SDA sudah berjalan dengan baik, di mana pemerintah memberikan insentif pajak bagi eksportir yang mematuhi aturan.

Tujuan Utama Revisi Kebijakan DHE SDA

Revisi kebijakan DHE SDA ini bertujuan untuk memperkuat cadangan devisa Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. Dengan menarik lebih banyak devisa hasil ekspor agar tetap berada di dalam negeri, pemerintah berharap dapat meningkatkan likuiditas dan daya beli masyarakat, serta mendukung stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah.Langkah ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang ingin agar uang devisa hasil ekspor bisa lebih lama bertahan di dalam negeri. Dengan adanya insentif tambahan, diharapkan para eksportir akan lebih termotivasi untuk menyimpan dolar mereka di dalam negeri, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia.