Sebuah inisiatif baru telah muncul dari Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Sujono Djojohadikusumo, yang menawarkan konsep obligasi perumahan. Gagasan ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam bidang perumahan melalui investasi dari berbagai sumber dana likuiditas. Hashim menjelaskan bahwa ide ini dapat memanfaatkan dana yang dimiliki oleh warga negara Indonesia di luar negeri serta lembaga keuangan domestik.

Potensi besar terlihat dari partisipasi institusi seperti BPJS Ketenagakerjaan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Amil Zakat Nasional (Bakti Indonesia). Menurut Hashim, lembaga-lembaga tersebut memiliki jumlah likuiditas yang signifikan namun belum dioptimalkan. Dia menyarankan penggunaan dana ini sebagai investasi yang beragunan pada sektor perumahan dan real estat. Selain itu, Hashim juga menekankan bahwa obligasi perumahan ini bisa menjadi alternatif yang lebih efektif dibandingkan dengan program pengampunan pajak.

Obligasi perumahan ini tidak hanya menawarkan peluang investasi bagi individu dan institusi, tetapi juga memberikan manfaat pajak jangka panjang. Dengan menyimpan dana selama periode 5-10 tahun, investor dapat menggunakannya sebagai pengurang Pajak Penghasilan (PPh) saat pencairan. Ini menciptakan skenario win-win solution, di mana dana dapat digunakan secara produktif untuk membangun infrastruktur perumahan, sementara investor mendapatkan insentif fiskal.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mencari solusi kreatif dan efektif dalam mengelola dana likuiditas. Melalui inisiatif semacam ini, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu mewujudkan rumah layak huni bagi seluruh lapisan masyarakat. Inovasi ini bukan hanya tentang finansial, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih baik dan stabil untuk generasi mendatang.