Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengeluarkan kebijakan baru terkait penahanan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Kebijakan ini menetapkan bahwa seluruh dana hasil ekspor harus disimpan di dalam negeri selama satu tahun. Keputusan ini telah memicu berbagai reaksi, termasuk permintaan untuk evaluasi lebih lanjut atas dampaknya terhadap industri. Salah satu tokoh dari CORE Indonesia menyatakan bahwa kebijakan sebelumnya yang hanya mewajibkan penahanan selama tiga bulan perlu dievaluasi sebelum menerapkan aturan baru ini.

Evaluasi Kebijakan Penahanan DHE oleh Pemerintah

Pada Selasa, 21 Januari 2025, di Jakarta, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa 100% dari Devisa Hasil Ekspor (DHE) wajib disimpan di dalam negeri selama satu tahun. Kebijakan ini telah mendapat persetujuan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan sedang dipersiapkan melalui Peraturan Pemerintah serta koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sahara, seorang asosiasi dari CORE Indonesia, menyoroti pentingnya evaluasi terhadap kebijakan sebelumnya yang hanya mewajibkan penahanan DHE selama tiga bulan. Dia mengkhawatirkan dampak kebijakan baru ini terhadap industri, terutama dalam hal pengadaan bahan baku dan modal usaha. Sahara menyarankan agar tidak semua dana ditahan, sehingga eksportir masih memiliki akses ke dana yang dibutuhkan untuk operasional mereka.

Dalam upaya mendukung pelaku usaha, pemerintah juga akan memberikan insentif. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa insentif ini mencakup dukungan perbankan dan penggunaan dana untuk pembayaran pajak dan dividen. "Ini segera, ini kan lagi harmonisasi," jelasnya, menambahkan bahwa Peraturan Pemerintah akan segera dikeluarkan.

Berdasarkan informasi yang tersedia, kebijakan baru ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi nasional. Namun, pertanyaannya adalah apakah kebijakan ini benar-benar efektif dalam mendukung pertumbuhan industri tanpa mengganggu operasional eksportir.

Dari perspektif seorang jurnalis, kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk mengendalikan aliran devisa. Meski demikian, penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi mendalam agar kebijakan ini tidak memberikan dampak negatif pada industri. Evaluasi ini dapat membantu menemukan keseimbangan antara tujuan ekonomi nasional dan kebutuhan operasional eksportir.