Pertambangan timah telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, khususnya di Bangka Belitung. Namun, masalah tata kelola dan penambangan ilegal masih menghambat manfaat optimal dari sektor ini. Pemerintah dan berbagai pihak terkait tengah berupaya memperbaiki sistem untuk mewujudkan industri pertambangan yang lebih transparan dan bermanfaat bagi masyarakat lokal.

Perbaikan Sistem Informasi dan Pengawasan

Penggunaan teknologi informasi menjadi salah satu solusi dalam menangani isu-isu pada industri pertambangan timah. Implementasi Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (Simbara) oleh Kementerian ESDM diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan kepatuhan hukum dalam penambangan timah. Aplikasi ini membantu melacak sumber asal timah serta memastikan pembayaran pajak oleh pelaku usaha.

Sistem Simbara ini telah berjalan efektif untuk komoditas batu bara, nikel, dan timah. Integrasi dengan kementerian lainnya memungkinkan pemantauan yang lebih luas dan terpadu. Wakil Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI), Resvani, menekankan pentingnya pengembangan sistem ini untuk komoditas lainnya. Dengan adanya Simbara, pemerintah dapat lebih mudah mengidentifikasi dan menghentikan praktik penambangan ilegal, sehingga memaksimalkan manfaat ekonomi bagi negara dan masyarakat setempat.

Mendorong Formalisasi dan Kepatuhan Regulasi

Salah satu tantangan utama adalah formalisasi izin penambangan, terutama bagi perusahaan skala kecil. Banyak Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang belum terbit, menyebabkan kesulitan bagi pelaku usaha dalam menjalankan operasi mereka secara legal. Pemerintah harus memberikan dukungan lebih lanjut untuk mempermudah proses perizinan ini.

Rektor Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Fadillah Sabri, optimistis bahwa momentum perbaikan tata kelola industri timah dapat dimanfaatkan oleh semua pihak. Dia menyarankan agar seluruh stakeholder, termasuk PT Timah Tbk, pemerintah daerah, LSM, dan akademisi, bekerja sama untuk memperbaiki tata kelola industri ini. Peneliti Sejarah dan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dato’ Akhmad Elvian, juga menekankan bahwa reformasi tata kelola tidak hanya akan meningkatkan ekonomi tetapi juga melestarikan warisan sejarah pertambangan timah yang sudah berlangsung sejak abad ke-18.