Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengelola risiko pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah ketidakpastian ekonomi global. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah pre-funding, di mana sebagian besar kebutuhan APBN tahun 2025 telah dipenuhi melalui pembiayaan pada tahun 2024. Selain itu, kinerja APBN 2024 yang luar biasa dengan defisit hanya 2,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB) memberikan fondasi kuat untuk pengelolaan APBN 2025. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Suminto, menjelaskan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) senilai lebih dari Rp45 triliun juga berkontribusi signifikan dalam mendukung stabilitas keuangan negara.

Dalam menghadapi tantangan ekonomi global pada tahun 2025, Kementerian Keuangan telah merencanakan serangkaian tindakan pencegahan untuk meminimalkan risiko. Salah satu metode utama adalah pre-funding, yaitu pendanaan awal yang dilakukan pada tahun sebelumnya. Ini berarti bahwa hingga Rp85 triliun dari kebutuhan APBN 2025 telah disiapkan melalui pembiayaan pada tahun 2024. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi tekanan finansial yang mungkin timbul akibat fluktuasi ekonomi global.

Bukan hanya itu, kinerja APBN 2024 yang sangat baik turut membantu dalam persiapan APBN 2025. Defisit APBN 2024 mencapai 2,29% dari PDB, jauh lebih rendah dari proyeksi awal. Ini menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran serta kemampuan pemerintah dalam mengendalikan belanja. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang mencapai lebih dari Rp45 triliun juga menjadi penopang penting bagi stabilitas keuangan negara. SiLPA ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk mendukung program-program prioritas pemerintah.

Pengelolaan utang dan APBN 2025 menjadi fokus utama dalam upaya mempertahankan stabilitas ekonomi. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Suminto, menjelaskan bahwa rencana penarikan utang sebesar Rp700 triliun dan pembayaran utang jatuh tempo sebesar Rp800 triliun telah dirancang secara cermat. Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan negara tetap berjalan lancar tanpa mengganggu keseimbangan ekonomi makro.

Langkah-langkah strategis yang diambil oleh Kementerian Keuangan RI dalam mengelola risiko pembiayaan APBN telah menunjukkan komitmennya terhadap stabilitas ekonomi nasional. Dengan pendekatan pre-funding dan kinerja APBN 2024 yang solid, pemerintah berharap dapat menghadapi tantangan ekonomi global 2025 dengan lebih percaya diri. Rencana pengelolaan utang dan APBN 2025 yang matang juga akan memastikan bahwa negara dapat terus berkembang meskipun menghadapi ketidakpastian ekonomi global.